JAKARTA, KOMPAS.com - Kemeneterian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalin kerjasama dalam rangka memperluas layanan pendidikan di wilayah perbatasan, pulau terluar, daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah konflik dan pasca konflik serta daerah korban bencana.
Cakupan dari kerjasama ini meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan layanan khusus, kebahasaan, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sumber daya manusia pendidikan.
Nota kesepakatan kerjasama ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh dengan Panglima TNI Agus Suhartono, Rabu (7/9/2011), di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima TNI Agus Suhartono mengatakan, kerjasama ini bertujuan sebagai optimalisasi layanan pendidikan dan peran TNI di perbatasan.
Secara khusus, TNI akan membantu dalam pembangunan dan rehabilitasi sekolah serta menjadi tenaga pengajar. "Jumlah tentara kita di perbatasan sangat banyak, misalnya di Papua dan Kalimantan masing-masing ada 1.500 tentara atau di Timor Leste ada sekitar 800 tentara. TNI akan mengoptimalkan peran tentara di perbatasan untuk mendukung pemerataan pendidikan. Jadi kami pakai tenaga yang sudah ada," katanya.
Sementara itu, Mendiknas, Mohammad Nuh mengatakan, pada tahun ini akan dibangun 21.000 ruang kelas baru (RKB), sedangkan pada 2012 ditargetkan pembangunan 150.000 RKB. Keberadaan TNI di seluruh pelosok negeri akan memberi manfaatan yang luar biasa, tidak hanya untuk membantu pembagunan infrastruktur tapi juga penelitian bersama.
"TNI ada di seluruh wilayah, tidak ada sejengkal pun wilayah di Indonesia tanpa TNI. Di sisi lain, seluruh manusia Indonesia harus mendapat layanan pendidikan. Maka dengan kebutuhan itu dan keberadaan TNI, keduanya klop," ujar Nuh.
Adapun ruang lingkup kerja sama untuk jenjang PAUD-NI adalah menyelenggarakan PAUD dan pendidikan nonformal. Sementara untuk pendidikan dasar adalah meningkatkan akses pendidikan dasar, meningkatkan mutu, sarana dan prasarana, serta mengembangkan kapasitas sekolah-sekolah binaan TNI.
Untuk pendidikan menengah, selain membangun sarana dan prasarana kerja sama ini juga akan difokuskan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, membina tata kelola dan proses pembelajaran, menyelenggarakan pendidikan karakter bangsa dan bela negara, serta penguatan pembinaan kualitas jasmani peserta didik, penanganan bencana dan pasca bencana.
Direktorat Pendidikan Menengah Kemdiknas akan bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, sampai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi bersama, serta melaporkan pelaksanaan program-program tersebut.
Sementara untuk pendidikan tinggi, kerja sama ini akan digiring untuk melakukan penelitian sains dan teknologi pertahanan, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kapasitas, dan berbagi sumber daya manusia. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas juga bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan teknologi pertahanan.
Selanjutnya, dibuat juga kesepakatan untuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yaitu pemasyarakatan bahasa, penelitian kebahasaan di wilayah perbatasan, dan penamaan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).
Selain itu, ada juga kesepakatan untuk mengembangkan enkulturasi empat pilar kebangsaan melalui penelitian, pengembangan, dan kurikulum, serta memberikan bantuan teknis pembelajaran khususnya konten-konten cinta tanah air dan wawasan kebangsaan.
TNI akan membantu pelaksanaan program layanan pendidikan dari tiap-tiap unit utama sebagai bentuk pengabdian dalam mendukung program pemerintah khususnya pembangunan bidang pendidikan.
TNI akan bekerja sama dengan tiap-tiap unit utama menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi untuk pelaksanaan masing-masing kegiatan yang telah disepakati.
